TAMBOLAKA, SUMBA BARAT DAYA, NTT – Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island/SII) terus berjalan. Selama dua hari,  10-11 April 2017, bertempat di Hotel Sinar Tambolaka,  Nusa Tenggara Timur (NTT) para pemangku kepentingan  kembali duduk bersama di Rapat Koordinasi yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten se-Pulau Sumba serta LSM Sumba.

Rakor Sumba Resize

 

Rapat Koordinasi Program Sumba Iconic Island (SII) ini akan membahas agenda strategis menyangkut implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 –khususnya terkait pengalihan wewenang bidang energi ke Pemerintah Provinsi– terhadap mekanisme koordinasi SII. Beberapa agenda utama yang dibahas dan dicarikan solusinya antara lain:

  • Penghapusan unit/satuan kerja Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) di level Kabupaten, padahal sebelumnya unit ini merupakan “pengawal utama” pelaksanaan program SII di level Kabupaten. Kemudian dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur (UPTD) di tingkat Kabupaten yang semula akan beroperasi per tanggal 1 Januari 2017. Namun UPTD belum beroperasi hingga saat ini, sehingga pelaksanaan program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat terhenti.
  • Bappeda di masing-masing Kabupaten, yang diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai koordinator pasca penghapusan Distamben untuk keberlanjutan pelaksanaan Program SII di level Kabupaten, juga belum bisa bekerja maksimal karena ketiadaan anggaran untuk program-program energi. Wewenang bidang energi juga dipahami sudah dialihkan ke Provinsi.
  • Tim Koordinasi Program SII di level Provinsi untuk kelanjutan mekanisme koordinasi Program SII, khususnya implementasi di level Kabupaten, juga masih perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Rakor Sumba2resize

“Rakor SII kali ini lebih challenging selain hilangnya fungsi Distamben Kabupaten di tengah akselerasi tahun 2020 yang diharapkan, transisi kewenangan ke tingkat Provinsi menjadi sangat penting untuk penyiapan proyek dengan pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBN,” kata Sandra Winarsa, Project Manager Green Energy (Sumba), Hivos. Menurut Sandra, solusi kongkret yang juga harus segera dicapai adalah menyangkut sinkronisasi dan optimalisasi Anggaran Dana Desa (ADD) serta koordinasi Pemda dan PT. PLN (Persero) untuk Program 100% Desa Berlistrik di Pulau Sumba.

“Pelaksanaan Program SII menggunakan pendekatan multi-aktor, di mana para pemangku kepentingan berkontribusi dan terlibat langsung untuk akselerasi akses energi, tidak hanya yang berasal dari pemerintah –di tingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten– tetapi juga melibatkan LSM lokal yang ada di Pulau Sumba, dan organisasi/lembaga internasional seperti Hivos dan Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-I), serta pihak swasta,” kata Sandra menambahkan.

Rakor Pemda di Tambolaka juga mengagendakan diskusi antara Pemda dengan beberapa pihak swasta yang menyatakan tertarik untuk mengembangkan EBT di Sumba. Termasuk di dalamnya membahas pengarusutamaan jender dalam akses energi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Gender Focal Point yang terdiri dari lima LSM Sumba.

******

Tentang Program Sumba Iconic Island

Program Pengembangan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan (Sumba Iconic Island) merupakan  kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun 2010 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Hivos. Tujuannya untuk menyediakan akses energi kepada masyarakat di pulau berukuran kecil dan sedang di Indonesia, melalui  energi baru terbarukan (EBT). Dalam jangka panjang, pemerintah ingin mewujudkan  tersedianya energi yang berasal dari energi baru terbarukan sebesar 100% pada 2020.  Dampak yang diharapkan dari inisiatif ini adalah meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumba yang dapat dicontoh di lokasi lain di Indonesia.

Capaian Program Multi-Aktor SII

  • Rasio elektrifikasi Pulau Sumba telah meningkat signifikan dari 24,5% pada 2010 menjadi 42,67% pada tahun 2015. Kontribusi energi terbarukan juga meningkat dari yang sebelumnya tidak ada pada tahun 2010 menjadi 12,70%.
  • Total kapasitas EBT 6,76 MW dengan total nilai investasi sebesar Rp. 160 milyar pada 2016.

Tentang Hivos

Hivos (Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries/Institut Humanis untuk Kerja Sama Pembangunan) adalah yayasan non-profit Belanda yang terinspirasi dari nilai-nilai kemanusiaan. Hivos menggandeng organisasi dan wirausahawan lokal, dengan berbagi keahlian dan merintis proyek-proyek. Khususnya proyek yang  ditujukan untuk meningkatkan akses kaum miskin  terhadap energi terbarukan. Bekerja sama dalam kemitraan strategis dengan organisasi lain, sejak 2008 Hivos telah menggunakan pendekatan berbasis pasar untuk memasang lebih dari 18.000 alat pengolahan biogas di Indonesia. Hingga tahun 2013, Hivos telah menyediakan bentuk energi lestari pada 20.380 orang perempuan.